JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan surat pengunduran dirinya pun langsung diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, siapa pengganti Mahfud MD di masa sisa Jokowi menjabat? Hal ini kemudian menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Pengamat politik pun tak luput untuk menanggapi mundurnya mahfud dari kedudukannya di Kemenkopolhukam itu.
Efriza pengamat politik dari Citra Intitute itu mengatakan prediksi pengganti Mahfud. Dia mengatakan, ada dua pilihan yakni yang pertama memberikan posisis Mahfid kepada menteri lain yang juga merangkap jabatan Menkopolhukam yang artinya Menkopolhukam adinterim atau pejabat sementara sampai sisa akhir masa jabatan ini.
Kedua, adalah menunjuk dan melantik menteri baru. Bahkan Efriza menegaskan penggantian posisi Mahfud ini cukup menarik untuk dibahas. Pasalnya, meski keputusan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden.
Namun, jika merujuk perkembangan Mahfud MD, awalnya ia adalah menteri profesional. Tapi ia sekarang adalah cawapres pendamping dari Ganjar yang diusung oleh PDIP.
“Mundurnya Mahfud, melihat dua pernyataannya, awalnya ia ingin menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menkopolhukam khawatir jika diganti orang baru akan menyebabkan prioritas kerjanya diabaikan oleh menteri yang baru, sedangkan sekarang, ia memilih mundur karena dorongan dari PDIP, langsung maupun tak langsung ya,” jelas Efriza kepada Rupol.co.
“Oleh sebab itu, alangkah bijak, jika menteri pengganti Mahfud MD dari PDIP. Sebab, Pemerintahan ini narasi yang terbangun adalah pemerintahan PDIP. Sedangkan Mahfud meski profesional tetapi sudah seperti petugas partai dari PDIP,” tambahnya.
Baca juga: Mahfud MD Sampaikan Pengunduran Diri Sebagai Menkopolhukam
Maka Efriza mengatakan, selayaknya, menteri pengganti Mahfud MD adalah dari unsur PDIP. Sebab, jika membaca pola umum Jokowi dalam mengganti menteri, bila porsinya partai maka ketika reshuffle terjadi, tetap yang dipilih dari kader itu, sebab memang jatahnya partai itu berdasarkan pola pembagian kekuasaan dari Jokowi.
“Dan, jangan lupakan pula loyalitas, dan soliditas PDIP terhadap pemerintahan, Ketua Umum sudah menyatakan mengawal pemerintahan ini sampai akhir. Jadi sebaiknya memang Presiden Jokowi merestui Mahfud mundur. Tetapi penggantinya yang terbaik adalah dari kader PDIP,” tegasnya.
Menurut Efriza, pemerintah sudah sepantasnya memaksimalkan sisa masa jabatannya, sehingga bukan solusi yang baik jika menterinya adalah ad-interim, tetapi semestinya menteri baru. Dan, presiden Jokowi sudah semestinya membalas jasa PDIP yang akan mengawal pemerintahan untuk sampai akhir dengan jalan memberikan porsi tambahan buat PDIP.
“Sehingga demikian, Jokowi sebagai kader tetap menaruh rasa hormat kepada PDIP, dengan memuluskan Mahfud untuk mengundurkan diri dari pemerintahan, lalu menunjuk pengganti Mahfud MD dari kader PDIP, sehingga Mahfud juga tenang dan yakin bahwa penggantinya akan prioritaskan kerja dia jika orangnya dikenal baik, bahkan Mahfud akan lega jika kadernya dari PDIP, maka sangat tepat pengganti Mahfud jika mengundurkan diri adalah diambil dari kader PDIP,” tuturnya.
