JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden (Perpres) terkait tunjangan kerja (tukin) pegawai Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun apakah kenaikan tukin ini berdampak baik atau positif?
hal tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Citra Institute Efriza. Dia mengatakan, kenaikan ini bernilai positif karena didasari oleh kesadaran ingin memberikan apresiasi sekaligus kesejahteraan bawaslu.
Oleh sebab itu, dikatakan Efriza, ada kenaikan tunjangan kinerja bawaslu menjelang sehari pencoblosan. Namun, menurutnya, ini juga menjadai blunder dan menguatkan opini publik yang dapat berdampak meningkatnya sentimen negatif.
“Hanya saja ini blunder yang dilakukan Presiden Jokowi, malah akan semakin menguatkan opini publik, juga dapat berdampak meningkatnya sentimen negatif, potensi polemik akan tinggi, bahwa Jokowi memang “cawe-cawe” dalam Pemilu 2024 ini,” ungkap Efriza.
Sebab, jika dianggap ini adalah kepedulian Pemerintah terhadap penyelenggara Pemilu, tentu pertanyaannya kenapa waktunya harus di hari menjelang Pemilu. Bukankah Pemerintah pastinya telah lama mengetahui soal tunjangan mana institusi yang belum layak, perlu ditingkatkan.
“Ini tentu patut ‘dicurigai’ ada niat tersembunyi. Sebaiknya, Bawaslu meminta menunda kenaikan anggarannya, jika tak ingin menolaknya. Agar membuktikan bahwa Bawaslu berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pragmatis pemerintah,” kata dia.
Efriza menambahkan, jika tidak menolak, atau meminta menunda, patut dikhawatirkan ada terjadinya komunikasi dan kesepakatan di luar kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Bawaslu mestinya paham, jika nanti dalam pengawasannya tidak cepat merespons, otomatis publik akan tergiring kepada persepsi meyakini ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bawaslu.
Meskipun itu tidak benar sekalipun, karena ketidaktegasan itu yang bisa menguatkan persepsi mengenai sekaligus mempertanyakan kepentingan siapa yang akan dijalankan oleh Bawaslu, masyarakat, bangsa, dan negara atau kepentingan pemerintah.
