JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam.
Namun apakah ini tindakan yang tepat? Para pengamat politik kemudian ikut bersuara terkait pelantikan keduanya.
Dedy Kurnia Direktur IPO mengatakan, AHY di Kementerian ATR tidaklah tepat. Sebab persoalan ATR bukan sekedar administratif tata kelola agraria dan pertanahan.
“Terbukti di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sekalipun soal yang sama tidak selesai hingga Jokowi,” ujar Dedy kepada Rupol.co.
Dia menjelaskan, belum lagi jika membicaraman soal mafia yang seorang jenderal sekalipun menimpin kementerian ini terbukti tidak alami perubahan perbaikan. Dedy menegaskan, terlebih AHY yang dari sisi pengalaman nihil soal ATR/BPN.
“AHY nihil soal ATR/BPN. Juga soal menghadapi mafia yang sangat mungkin berada di balik penguasa. Jadi penunjukan AHY murni soal pembungkaman agar wacana hak angket kecurangan Pemilu bisa diredam,” kat dia.
Dedy menambahkan, pengangkatan AHY sekaligus memberikan fasilitas pada Demokrat karena menyokong Jokowi di Pemilu 2024. Dia menjelaskan, hal terbesar alasan penunjukan ini bisa karena dua hal.
“Pertama AHY dianggap cukup penurut dengan menyokong Prabowo yang terbukti menang. Kedua adalah upaya pemerintahan Jokowi meredakan kekuatan yang potensial mendukung hak angket di DPR,” ujar Dedy.
Efriza, pengamat politik dari Citra Institute menjelaskan jika Jokowi jelas-jelas diakhir masa jabatannya semakin bagi-bagi kekuasaan. Seperti politik pamrih yang benar-benar menjadi dasar pengelolaan kekuasaan.
Dia mengatakan, Jokowi tentu saja memang harus membalas jasa Partai Demokrat yang sudah turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Koalisi.
Berbeda dengan Dedy, Efriza mengagakan, kemneterian ATR/BPN yang akan dijalankan AHY akan beradaptasi kembali.
“Jadi jika AHY sukses, maka ia sudah punya pengalaman di pemerintahan, dan berpeluang menjadi cawapres pada Pemilu 2029 mendatang. Minimal ia akan kembali menduduki kursi kementerian tersebut meski akhirnya dijabat oleh Prabowo jika ditetapkan sebagai capres terpilih,” ungkap Efriza.
Sedangkan Hadinyang ditempatkan sebagai Menkopolhukam, menurut Efriza, hal ini sangat disayangkan. Sebab meski Hadi cocok karena pengalaman sebagai mantan Panglima TNI, saat ini sangat jelas dia diminta mengamankan kondisi negara pasca Pilpres.
Hanya saja, proses pemerintahan yang tinggal sebentar lagi selesai, amat disayangkan jika ada dua kementerian yang sedang berjalan ini harus beradaptasi kembali yakni Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN.
