JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Witjaksono dipecat dari jabatannya. Ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Hal ini pun ditanggapi dengan cermat oleh pengamat Citra Institute, Efriza. Menurutnya, PPP jika dicermati cukup memiliki power untuk memecat Witjaksono dari jabatannya setelah mendeklarasikan dukungan kepada paslon Prabowo-Gibran.
“PPP, cukup tegas dan berani untuk memecat Witjaksono. Langkah ini sebagai bentuk keseriusan PPP untuk menunjukkan sikap all out mendukung paslon Ganjar-Mahfud dengan sanksi karena mbalelo dari keputusan DPP PPP,” ungkap Efriza kepada Rupol.co.
Dia menyikapi bahwa hal ini juga ternyata menujukkan sikap yang memungkinkan blunder. Efriza mengatakan, PPP memang akan dianggap konsisten mendukung Ganjar-Mahfud.
Namun sayangnya, bila DPP PPP langsung mendisiplinkan dengan tindakan tegas berupa pemecatan, maka petinggi partai berlambang Ka’bah tersebut akan dianggap arogan. PPP juga memiliki rencana menerapkan putusan melakukan PAW sebelum pelantikan bagi anggotanya yang terpilih tetapi berbeda pilihan dengan mendukung Prabowo-Gibran.
“Ini menunjukkan jika PPP hanya menggunakan satu opsi pemecatan. Perilaku ini memungkinkan PPP akan menghadirkan konflik internal,” ungkap Efriza.
Dia mengatakan, opsi tersebut akan diperluas dengan opsi PAW terhadap yang terpilih sebelum pelantikan jika ditelusuri dianggap mbalelo. Hal ini menurut Efriza, bisa memicu kisruh internal dan bahkan memungkinkan antar caleg memanfaatkan opsi PAW untuk kepentingan pribadi dengan tindakan penyingkiran.
“Semestinya petinggi PPP merangkul mereka dengan mengadakan pendekatan kebersamaan, juga membangun komunikasi intensif untuk konsolidasi internal,” kata Efriza.
“Sebab suasana internal PPP saat ini dipenuhi kecemasan PPP tidak lolos ambang batas parlemen. Di tengah situasi tidak lolos, malah PPP membuat situasi internal memungkinkan melabeli petinggi arogan,” tambahnya.
Efriza menyebutkan, jika masih dibiarkan, tentu sasaran kekecewaan akan mengarah kepada mengkoreksi jabatan ketua umum. Sebelumnya, Joko Purwanto juga dipecat dari PPP karena ikut mendukung paslon nomor 2 yakni Prabowo-Gibran.
