JAKARTA – Warga Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat memprotes keras pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Hal itu dikarenakan, proses pembangunan yang dinilai menggangu kenyamanan masyarakat setempat. Karena dampak yang ditimbulkan, seperti macet, kerusakan bangunan rumah warga hingga kemacetan di area pembangunan LRT tersebut.
Tak ayal, adanya sejumlah persoalan tersebut membuat warga perwakilan 4 RW, yakni di RW 03,04,05 dan 06 di Kelurahan Pegangsaan menyampaikan aspirasinya pada Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christiyana Sari yang juga berdomisili di area pembangunan LRT.
“Jakpro dan Dishub harus secepatnya mencari solusi agar persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan. Karena pada prinsipnya, masyarakat sangat mendukung program pembangunan pemerintah. Hanya saja, dampak yang ditimbulkan haruslah diminimalisir,” ujar sekretaris DPD PD DKI itu kepada wartawan, Kamis (1/3/2024).
Menurutnya, dalam surat yang dikirimkan, ada sejumlah persoalan yang sangat krusial. Seperti, warga mengeluhkan pekerjaan yang dilakukan hingga pukul 03.00 Wib dinihari.
Selain itu, kata anggota Komisi B DPRD DKI itu, adanya kerusakan bangunan rumah warga seperti pergeseran pintu, dinding retak, kebisingan dan persoalan lainya.
“Masyarakat menduga, kerusakan itu dikarenakan adanya dampak pembangunan lantaran penancapan paku bumi dalam proyek pembangunan tersebut,” katanya.
Khusus untuk macet yang ditimbulkan, Dishub DKI Jakarta idealnya melakukan rekayasa jalan dan menempatkan petugasnya dalam mengurai kemacetan yang terkena imbas dari pembangunan LRT.
“Jangan seperti sekarang ini, kemacetannya sangat horor setiap harinya. Apalagi disaat jam pulang kantor, kemacetan begitu panjang sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk melewati ruas Jalan Dipenonegoro, Salemba, Tambak, Rawamangun dan Pasar Rumput,” katanya.
Hal itu sangat ironis, sambung caleg incumbent Partai Demokrat dapil I itu, jika uang rakyat yang dibayarkan lewat pajak dan digunakan untuk pembangunan LRT justru merugikan masyarakat Jakarta, khususnya warga kelurahan Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat.
“Proyek LRT itu kan menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dengan total yang diterima Jakpro tahun 2023 sebesar 1,5 triliun dan tahun 2024 sebesar 2,5 triliun. Jangan sampai dana sebesar itu dipakai untuk merugikan masyarakat dengan alasan proyek strategis nasional,” tutupnya.
