Isu Dugaan Permainan Izin Tambang, Stafsus Bahlil Angkat Bicara

JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara soal nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia disebut dalam pemberitaan salah satu media nasional terkait permainan izin di sektor pertambangan.

Bahlil memberikan kuasa kepada Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang menemui Dewan Pers didampingi Kepala Biro Hukum Rilke Jeffri Huwae di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Tina dan Jeffri diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana.

RelatedTag

Dalam aduannya, Menteri Investasi menyayangkan konten podcast yang ditayangkan Sabtu, 3 Maret 2024 dan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul ‘Main Upeti Izin Tambang’. Karya jurnalistik tersebut merugikan dirinya karena tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.

“Pak Menteri Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi,” kata Tina, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 5 Maret 2024

Tina menilai ada dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam karya tersebut. Menurutnya, karya tersebut tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu.

“Karenanya kami meyakini ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, diantaranya terkait kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,” ujar Tina.

Alhasil, informasi yang tidak akurat dan belum terverifikasi itu menimbulkan kesan negatif kepada Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Investasi/BKPM. Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

“Untuk prosesnya kami mengikuti prosedur mekanisme yang berlaku terkait dengan pengaduan konflik atau sengketa pemberitaan oleh Dewan Pers,” ucap dia.