JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan risiko kasus korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi. Pasalnya, masih banyak pejabat tinggi yang tersandung korupsi.
” Sepanjang tahun 2023, KPK telah menetapkan tersangka 1 orang gubernur, 5 bupati/wali kota, 1 kepala lembaga, 1 menteri dan 1 wakil menteri. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya risiko korupsi di sektor pemerintahan baik daerah maupun pusat,” ujar Alex dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/1).
Menteri dan wakil menteri dimaksud yaitu Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian dan Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan satu Gubernur yaitu Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
“Oleh karena itu, KPK melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” terang Alex.
Rekomendasi tersebut dengan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil SPI pada tahun 2023, terang Alex, menunjukkan Indonesia masih rentan korupsi.
“Sebanyak 197 lembaga publik masuk dalam kategori sangat rentan, 221 masuk dalam kategori rentan, sebanyak 129 masuk kategori waspada, dan hanya 82 lembaga publik yang masuk kategori terjaga,” ungkap Alex.
Adapun rekomendasi dari SPI antara lain melakukan perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan keberadaan berbagai hal dari penegakan sanksi, hukuman, hingga penguatan mekanisme pengawasan internal.
Kemudian intensifikasi, sosialisasi dan kampanye kepada seluruh kepentingan terkait upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sepanjang Tahun 2023, KPK Terima 5.079 Laporan Dugaan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 5.079 laporan dugaan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 690 laporan diarsipkan dan 4.389 dilakukan verifikasi.
“Penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari pengaduan masyarakat. Selama tahun 2023, KPK menerima 5.079 laporan,” ujar Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1).
Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.962 laporan dalam proses telaah, tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, sembilan laporan diteruskan kepada pihak internal, dua laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 diarsipkan.
