Oleh : Raymon Lidra Mufti
Ketua Badan Pengawas Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia
JAKARTA – Dalam menghadapi Pemilihan Presiden Indonesia 2024 , peran angkatan kerja menjadi sangat penting dan berpotensi mendominasi hasil pemilihan. Menurut data BPS per Agustus 2023 saat ini terdapat 139,85 juta pekerja dari 147,71 juta orang angkatan kerja dari 212,59 juta penduduk usia kerja, angka yang sangat besar ini akan sia-sia saja jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para kandidat capres.
Suara pekerja tidak hanya mencerminkan aspirasi mereka tetapi juga dapat memengaruhi perolehan suara capres yang mendukung kesejahteraan bagi tenaga kerja. Berikut ini beberapa aspek yang memainkan peran krusial dalam memahami dampak suara pekerja dalam Pilpres 2024 nanti:
Kebijakan Ekonomi:
Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah memiliki dampak langsung pada kondisi kehidupan angkatan kerja. Pekerja cenderung memberikan dukungan kepada kandidat capres yang menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka .
Pandangan Politik:
Sudut pandang politik calon terhadap isu-isu pekerja, seperti hak-hak buruh, pengangguran, dan upah minimum, memainkan peran penting. Pekerja cenderung akan mendukung capres yang memiliki pandangan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dampak Kebijakan Ketenagakerjaan:
Langkah-langkah pemerintah terkait ketenagakerjaan, seperti kebijakan PHK dan perlindungan pekerja, akan memengaruhi persepsi para pekerja terhadap kebijakan pemerintah. Capres yang mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dapat dipastikan akan memenangkan dukungan dari pekerja.
Dengan memahami dinamika yang kompleks ini, harusnya kandidat Capres dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memenangkan dukungan dari angkatan kerja, sambil tetap mempertimbangkan perubahan dinamis dalam peta politik dan kondisi ekonomi menjelang Pilpres 2024.
Pemilu 2024 menjadi momen krusial di Indonesia, di mana kandidat presiden mengkampanyekan berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk memberikan dampak positif pada kondisi kehidupan buruh dan pekerja.
Banyak pengamat meyakini bahwa pemilu tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian. Belanja kampanye dan penyelenggaraan pemilu dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, yang kemungkinan memberikan keuntungan bagi angkatan kerja.
Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah memiliki implikasi langsung pada kondisi kehidupan angkatan kerja. Pekerja cenderung akan mendukung kandidat yang menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Untuk memenangkan dukungan pekerja dalam pemilihan presiden Indonesia 2024, kandidat perlu mengkampanyekan kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan buruh. Berikut adalah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat dikembangkan, dengan Perlindungan pekerja sebagai poin utama nya;
Kenaikan Upah Minimum:
Calon presiden perlu menetapkan pandangan jelas terkait kenaikan upah minimum untuk mendukung kebutuhan hidup pekerja. Hal ini mengingat poin bahwa pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan baru yang menjamin kenaikan upah minimum. Menawarkan komitmen untuk secara teratur meninjau dan meningkatkan upah minimum, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan keadilan dan peningkatan daya beli pekerja. Fokus pada kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor ketenagakerjaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan upah secara berkelanjutan.
Perlindungan Hak Buruh:
Capres perlu menekankan komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja, termasuk kebijakan PHK yang adil dan transparan serta jaminan hak-hak pekerja. Menyuarakan kebijakan yang memperkuat hak-hak pekerja, seperti jaminan perlindungan pekerja, cuti yang adil, dan lingkungan kerja yang aman, untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pekerja.
Penting bagi calon presiden untuk menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak buruh, termasuk hak untuk berserikat dan berunding. Menegaskan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Dukungan terhadap hak-hak ini dapat memenangkan hati para pekerja yang mencari kepastian dan perlindungan.
Penanggulangan Pengangguran:
Calon presiden perlu mengusung kebijakan yang mampu mengatasi masalah pengangguran, dengan memberikan dorongan pada sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Mengusulkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pekerja dapat merasakan peningkatan daya beli mereka, termasuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja
Perumahan untuk Buruh:
Menjanjikan inisiatif perumahan yang terjangkau bagi pekerja, seperti rusunawa di sekitar pabrik atau kawasan industri, untuk memperbaiki kondisi perumahan dan meminimalkan beban biaya hidup, yang secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kinerja pekerja.
Sangat penting untuk diketahui oleh capres sebagai calon yang akan memerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami secara cermat bagaimana kebijakan ekonomi tertentu dapat memengaruhi pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar dampak tersebut dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Namun sejauh pengamatan saya, sampai saat ini belum ada satupun dari kandidat capres yang mengkampanye dengan rinci 4 isu diatas pada masa-masa kampanye saat ini, kecuali hanya isu hilirisasi dan hapus upah minimum yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada pidato saat menerima aspirasi aktivis mahasiswa 98 yang tergabung dalam Persaudaraan 98 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang lalu ( harap dikoreksi jika sudah ada capres yang mengkampanyekan hal ini)
Demi kesetaraan dan kesejahteraan pekerja, maka para pekerja sudah seharusnya untuk memilih kandidat capres yang pro terhadap kaum pekerja, yang mau memperhatikan dan memperjuangkan kehidupan yang layak untuk seluruh pekerja di Indonesia secara adil dan proposional.
Hidup Buruh, Pembangun Peradaban Dunia.
